ABSTRAK

Keterbatasan sumber pembiayaan pendidikan termasuk salah satu persoalan pelik yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Meskipun alokasi anggaran pendidikan masih terbilang kecil, baik prosentase maupun angka absolut terhadap total anggaran nasional, namun besaran anggaran pendidikan tampak meningkat dari tahun ke tahun.

Kelangkaan dana untuk pembiayaan pendidikan ternyata dapat ditanggulangi oleh dukungan swasta dan masyarakat dengan menyediakan kesempatan berbagai jenjang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta dimungkinkan tumbuh dengan memanfaatkan permintaan potensial (potential demand) yang tidak seluruhnya dapat diakomodasi oleh lembaga-lembaga yang disediakan pihak pemerintah.

Dengan mengacu kepada teori ekonomi lebih khususnya analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) serta hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, maka investasi pendidikan adalah suatu investasi modal dan phisik yang mempunyai nilai balik dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia yang disebut sebagai investasi pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional.

-o-

1. PENDAHULUAN
Gelombang reformasi yang terjadi selama ini dirasakan belum menyentuh sektor pendidikan secara langsung, banyak pendapat menyatakan dalam sistuasi yang semakin memprihatikan telah membuat dunia pendidikan semakin terpuruk. Padahal dalam kondisi apapun dunia pendidikan tidak boleh dikesampingkan, mengingat fungsi dan peranannya untuk membangun bangsa. Dilain pihak, keadaan perekonomian negara yang disebut krisis, maka erat sekali kaitannya dengan masalah biaya untuk pendidikan.
Biaya pendidikan adalah masalah yang sangat kruisal dan penting bagi perencana pendidikan dan pembuat keputusan. Sebab, ada beberapa perbedaan definisi dan pengukuran biaya pendidikan, jadi sangatlah penting untuk menganalisis perbedaan antara konsep biaya pendidikan. Dalam arti, biaya secara ekonomi, akuntansi, pembuat keputusan, dan pendidik atau orang tua tidak mungkin menggunakan istilah yang sama.
Dewasa ini besarnya anggaran pendidikan menjadi salah satu sorotan utama dari berbagai kalangan, baik media masa maupun kalangan masyarakat luas. Di antaranya dipersoalkan apakah pemerintah benar-benar menempatkan investasi Sumber Daya Manusia pada prioritas teratas sebagaimana yang diamanatkan GBHN 1998. Namun sebaliknya tidak jarang yang mengkhawatirkan ekses yang tidak diinginkan, terutama dilihat dari efisiensi penggunaannya. Sebab beberapa pihak juga menekankan bahwa anggaran pendidikan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan kualitas SDM.
Tulisan ini berusaha menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut, dimana biaya pendidikan menurut definisi dan pengukuran, serta gambaran berbagai cara menganalisis biaya pendidikan dalam hubungannya antara masukan (input) dan keluaran (output). Serta bukti mengenai tingkat pengembalian investasi (rate of returns) bidang pendidikan di Indonesia, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan keadaan perekonomian yang sedang berkembang saat ini baik secara regional maupun global. Sudah banyak penelitian telah dilakukan untuk membahas masalah atau hubungan antara ekonomi dan pendidikan, namun demikian masih dirasa perlu untuk sedikit memberikan kontribusi analisis sesuai dengan pengetahuan penulis.

2. BIAYA UANG DAN BIAYA KESEMPATAN (OPPORTUNITY)
Biaya pendidikan dapat diukur dengan uang atau sumber daya (input) yang digunakan dalam proses penyelengaraan pendidikan seperti pendidik, siswa, staf pegawai, buku-buku, material, peralatan, dan gedung. Semua sumber daya ini mempunyai penggunaan alternatif. Jika tidak digunakan untuk tujuan pendidikan, maka dapat dialihkan ke beberapa kegiatan lainnya. Dalam analisis ekonomi nilai sumberdaya diukur dari kesempatan (opportunity) alternatif yang dikorbankan ketika sumberdaya tersebut dialokasikan dalam pengeluaran. Dengan sumberdaya yang sangat terbatas, mengakibatkan kepada pilihan kesempatan alternatif (para ahli ekonomi menyebut sebagai opportunity cost). Klasifikasi biaya secara garis besar terbagi menjadi biaya uang (money cost) dan biaya kesempatan (opportunity cost).
Biaya uang dari suatu kegiatan ekonomi adalah biaya yang riil dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan seperti gaji tenaga kependidikan, biaya bahan, dan peralatan serta biaya gedung. Sedangkan biaya kesempatan adalah biaya uang yang hilang karena sumber daya tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti bahwa biaya uang mempunyai penggunaan alternatif bidang lain di luar pendidikan, sehingga nilai yang hilang sebagai akibat melakukan investasi di bidang pendidikan disebut sebagai biaya kesempatan.
Berdasarkan penjelasan di atas, secara konsep biaya kesempatan (opportunity cost) adalah lebih luas dari pada konsep biaya uang atau pengeluaran. Di dalam bahasa sehari-hari, terminologi biaya biasanya digunakan atau merujuk kepada uang, akan tetapi terminologi biaya kesempatan (opportunity cost) tidak hanya menunjukkan kepada sumberdaya nyata (riel) yang mana ditunjukkan oleh adanya pengeluaran uang. Sumberdaya tidak hanya sesuatu yang dapat dibeli atau diukur dengan uang, namun sumberdaya juga termasuk sesuatu barang yang tidak dibeli dan dijual. Sebagai contoh, nilai waktu guru mengajar dapat diukur secara finansial, meskipun secara umum mereka sudah digaji, namun waktu untuk siswa atau sukarelawan yang tidak digaji juga harus dimasukkan dalam nilai sumberdaya dan pengukuran. Meskipun mereka tidak digaji, waktu yang mereka gunakan tersebut mempunyai penggunanan alternatif, di lain pihak hal itu mempunyai suatu nilai ekonomi dan sebuah biaya opportunity, walaupun tidak menggambarkan dalam bentuk pengeluaran.
Klasifikasi biaya yang lain adalah biaya langsung oleh murid, biaya oleh masyarakat, dan biaya kesempatan. Biaya langsung murid adalah biaya riil yang dikeluarakan oleh murid untuk kegiatan proses belajar-mengajar. Biaya langsung oleh masyarakat adalah biaya yang langsung dikeluarkan oleh masyarakat sebagai akibat dari kegiatan pendidikan. Biaya kesempatan adalah biaya yang hilang aebagai akibat dari tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan pendidikan.

3. MODAL DAN BIAYA LANCAR
Selain klasifikasi tersebut di atas, biaya juga bisa dilihat dari biaya lancar (recurrent cost) dan biaya modal (capital cost). Biaya lancar adalah biaya yang dikeluarkan untuk jangka waktu pendek dan relatif sering kali bisa diperbaharui atau habis pakai (perishable cost). Biaya kapital adalah biaya investasi yang dikeluarkan untuk jangka waktu yang relatif panjang dan tidak habis pakai (durable cost) seperti biaya investasi gedung dan peralatan.
Pembedaan biaya yang lain adalah biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost). Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid, sedangkan biaya sosial adalah biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Umumnya biaya pribadi berupa biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), iuran BP3, dan biaya yang lainnya termasuk earning for gone. Biaya sosial adalah biaya gedung, gaji tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, biaya peralatan termasuk buku paket dan earning for gone.
Earning for gone dalam biaya pribadi adalah pendapatan yang hilang setelah dikurangi pajak (take home pay) yang seharusnya diterima oleh siswa apabila siswa tersebut bekerja, sedangkan earning for gone dalam biaya sosial adalah penghasilan sebelum pajak atau nilai output yang tidak jadi diproduksi karena siswa tersebut mengikuti kegiatan pendidikan (output for gone).

4. BIAYA RATA-RATA DAN BIAYA MARGINAL
Analisis biaya erat kaitannya dengan total biaya (total cost) dari pendidikan atau unit cost, yang diukur dari satuan pendidikan/siswa. Ada dua perbedaan pengukuran unit cost. Pertama, total pengeluaran atau total cost adalah terdiri dari total jumlah murid di dalam sekolah atau tingkat pendidikan yang memberikan rata-rata biaya per murid. Kedua, total pengeluaran terdiri dari jumlah lulusan yang memberikan biaya rata-rata per lulusan. Kedua pengukuran unit cost ini, serta contoh lainnya termasuk biaya rata-rata per murid-jam atau suatu periode waktu.
Hubungan antara biaya rata-rata dan biaya marginal tergantung dari institusi yang tergantung pada bentuk fungsi biaya yang mana hubungannya antara biaya dan jumlah institusi. Biaya total akan bertambah jika jumlah murid yang terdaftar dalam sekolah atau institusi lainnya bertambah pula, akan tetapi biaya rata-rata dan biaya marginal mungkin dapat naik, turun atau konstan. Ada tiga kemungkinan yang merubah biaya rata-rata dan biaya marginal sebagai hasil dari kenaikan enrollment yaitu:
a. Skala pengembalian konstan (constan returns to scale), di mana biaya rata-rata dan biaya marginal adalah sama besarnya.
b. Skala pengembalian ekonomis (economies of scale), di mana biaya rata-rata semakin kecil sehubungan dengan jumlah murid/unit yang semakin bertambah, karena biaya marginal lebih rendah dari biaya rata-rata.
c. Skala pengembalian tidak ekonomis (decreasing returns to scale), di mana biaya marginal lebih tinggi dari biaya rata-rata, karena biaya rata-rata semakin bertambah sesuai dengan pertambahan unit/murid.

Penggunaan yang sesuai dari konsep biaya memerlukan pemahaman tentang hubungan antara biaya dan output atau fungsi biaya. Dua fungsi biaya dasar dipergunakan mengambil keputusan manajerial adalah fungsi biaya jangka pendek dan fungsi biaya jangka panjang. Biaya yang tidak bervariasi dalam kaitannya dengan output disebut biaya tetap. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan perubahan dalam output.
Kurva biaya total jangka pendek dibentuk untuk mencerminkan kombinasi masukkan optimal (atau biaya terendah). Untuk memproduksi output tertentu. Untuk sebuah institusi/sekolah yang ada kurva biaya jangka pendek mengilustrasikan biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi di berbagai tingkatan output. Baik biaya tetap maupun biaya variabel mencerminkan biaya jangka pendek suatu institusi/sekolah. Biaya total setiap tingkatan output adalah jumlah biaya tetap total (konstan) dan biaya variabel total. Dengan menggunakan TC untuk menwakili biaya total, TFC untuk biaya tetap total dan TVC untuk biaya variabel total dan Q untuk jumlah output yang diproduksi, berbagai biaya unit dapat dihitung (Dominick Salvatore, 1996, hal. 275-276) sebagai berikut:
Biaya total = TC = TFC + TVC
Biaya tetap rata-rata = AFC = TFC/Q
Biaya variabel rata-rata = AVC = TVC/Q
Biaya total rata-rata = ATC = AFC+AVC = TC/Q
Biaya marginal = MC = (TC/(Q = dTC/dQ

Tabel-1
Hipotesis Fungsi Biaya, Hubungan antara Total, Rata-rata, dan Biaya Marginal

Jumlah siswa (Q)

Biaya Total (TC)

Biaya Rata-rata

(AC)

Biaya Marginal

(MC)

0

0

0

0

1

100

100

100

2

140

70

40

3

180

60

40

4

220

55

40

5

260

52

40

6

312

52

52

7

364

52

52

8

440

55

76

9

540

60

100

10

650

65

110

Jumlah siswa (Q) Biaya Total (TC) Biaya Rata-rata
(AC) Biaya Marginal
(MC)
0 0 0 0
1 100 100 100
2 140 70 40
3 180 60 40
4 220 55 40
5 260 52 40
6 312 52 52
7 364 52 52
8 440 55 76
9 540 60 100
10 650 65 110
(Sumber: data hipotesis)

Gambar-1

Tabel 1 dan gambar 1, menggambarkan hubungan biaya rata-rata dan biaya marginal yang dapat diklasifikasikan dalam tiga kondisi skala ekonomi, tingkat pengembalian konstan, tingkat pengembalian menurun, dan tingkat pengembalian naik. Pada saat jumlah siswa masih di bawah enam orang/unit, kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata yang artinya ada “economies of scale” dimana biaya rata-rata semakin menurun. Ketika jumlah siswa mencapai enam dan tujuh, biaya rata-rata dan biaya marginal adalah sama atau disebiut sebagai tingkat pengembalian konstan (constant returns of scale). Sedangkan pada saat jumlah siswa lebih dari tujuh orang/unit, maka terjadi tingkat pengembalian menurun (decreasing returns of scale), sebab biaya marginalnya lebih tinggi daripada biaya rata-rata, dengan disertai peningkatan jumlah siswa yang semakin meningkat.
Selain biaya yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, juga akan diuraikan tentang konsep manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan dapat dilihat sebagai peningkatan nilai tambah (value added) yang diperoleh seseorang karena telah mengikuti suatu proses pendidikan tertentu.
Nilai tambah ini secara umum merupakan peningkatan derajat, harkat dan martabat seseorang karena mengikuti pendidikan. Secara lebih khusus dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan daya pikir (cognitive), perilaku (affective) dan ketrampilan (psycomotoric). Manfaat pendidikan dapat dibedakan menjadi manfaat untuk diri sendiri (private benefit), juga manfaat untuk masyarakat secara umum baik langsung maupun tidak langsung (social benefit). Secara konseptual bahwa masyarakat dengan sebagian besar berpendidikan tinggi, akan cenderung lebih responsif terhadap sesuatu hal jika dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan relatif rendah, namun paling tidak manfaat pendidikan relatif bisa didekati seperti manfaat ekonomi.

5. PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI
Investasi secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomis di masa mendatang dari barang atau jasa yang diinvestasikan, melalui berbagai bentuk upaya dan pengorbanan yang dilaksanakan pada masa sekarang. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar kelak akan diperoleh Sumber Daya Manusia yang mampu menguasai keahlian dan ketrampilan, bekerja secara profesional, serta dapat menghasilkan karya yang bermutu, sehingga SDM dapat memberikan peranan dalam pembangunan.
Selain pemerintah, masyarakat secara umum juga berkepentingan melakukan investasi pendidikan karena dengan pendidikan, masyarakat akan makin tertata sehingga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Bagi keluarga, pendidikan anak-anak juga dirasakan penting untuk menjamin adanya peningkatan kehidupan bagi keluarga dan terutama bagi anak-anak sendiri di masa depan.
Pada umumnya, investasi keluarga, masyarakat (misalnya swasta) dan pemerintah dalam bidang pendidikan bersifat saling melengkapi. Besarnya Kebutuhan suatu negara untuk investasi pendidikan juga sangat besar sehingga wajar jika investasi pendidikan tersebut ditanggung bersama. Dalam penjelasan berikut akan dibahas masing-masing investasi seperti tersebut di atas, namun karena keterbatasan data maka pembahasan besarnya investasi, khususnya yang telah dilakukan oleh swasta dan rumah tangga tidak digambarkan secara rinci. Berikut ini ditampilkan perbandingan investasi pendidikan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

5.1. Investasi Pemerintah
Investasi pendidikan oleh pemerintah mencakup pembangunan dan pemeliharaan mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, anggaran untuk meningkatkan kualitas guru, dan lain-lain. Sementara ini program-program pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan baru dapat dipandang sebagai sebagai fungsi pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan unum yang cenderung tidak profit center seperi halnya investasi produktif. Dengan demikian adalah wajar jika sampai kini anggaran pemerintah untuk pendidikan masih relatif rendah dibandingkan dengan anggaran pendidikan di negara-negara tetangga (lihat tabel-2).
Tabel-2
Anggaran Pendidikan terhadap APBN-PDB Beberapa Negara, 1992
No Negara %Anggaran pendidikan tehadap
PDB APBN
1 Malaysia 5.3 16.0
2 Singapura 3.4 21.6
3 Taiwan 4.8 18.0
4 Korea Selatan 3.3 20.5
5 Thailand 4.3 19.4
6 Indonesia 2.7 *) 13.6 **)
Sumber: IMF International and Government Statistics 1992.

*) Persentase biaya pendidikan terhadap PDB adalah sebesar 4,2% jika biaya pendidikan tersebut memperhitungkan sumber-sumber biaya lainnya selain dari sumber anggaran pemerintah (lihat Bappenas/Hickling, 1997).
**) Sumber dari studi Bappenas/Hickling, 1997).

Investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya diarahkan untuk mendukung kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Indonesia sebagian besar didukung melalui anggaran tahunan yang disalurkan ke Departemen Pendidikan Nasional, baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan persoalannya antara lain adalah bagaimana skala penyelenggaraan tersebut dapat berlangsung secara optimal dengan tingkat kesangkilan yang tinggi. Kalau kesangkilan ekonomi yang ditekankan, maka konsep biaya rata-rata (average cost) sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut. Dalam jangka panjang diharapkan biaya rata-rata dapat mencapai titik minimum pada skala operasi (jumlah siswa) tertentu dengan standar mutu tertentu pula.
Biaya rata-rata atas dasar anggaran pemerintah untuk mendidik seorang peserta didik dapat dihitung dari jumlah anggaran, berapa porsi untuk masing-masing jenjang pendidikan, dan jumlah peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan. Dengan mengasumsikan 53% dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah, serta sekitar 21% untuk pendidikan tinggi, maka biaya tahunan untuk mendidik seorang peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah mencapai Rp. 137.000 per tahun, dan biaya rata-rata untuk mendidik seorang mahasiswa mencapai Rp. 2.397.435 per tahun.
Penelitian tentang fungsi biaya rata-rata yang dilakukan oleh Robertson (1996), menggunakan regresi atas data biaya rata-rata per peserta didik pada tingkat (jumlah) murid tertentu di Jawa Timur serta dummy variable untuk membedakan daerah perkotaan dan pedesaan, atau kabupaten dan kotamadya, sebab secara umum biaya pendidikan di daerah pedesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan. Hasil fungsi biaya rata-rata tersebut adalah sebagai berikut:
AC = 13.4 – 0.820Q + 0.051Q2 + Dummy (R2 = 0.63)
Dimana: AC = average cost (biaya rata-rata)
Q = jumlah siswa
Dummy = 1 Kotamadya, 0 Kabupaten

Fungsi kwadrat adalah menunjukkan kurva yang berbentuk U (U shaped) dengan kemungkinan minimisasi biaya rata-rata pendidikan.
Selain biaya rata-rata, indikator lain yang penting untuk ditelaah adalah proporsi anggaran pemerintah bagi sektor pendidikan terhadap seluruh APBN serta proporsi anggaran pendidikan terhadap PDB. Makin besar proporsi PDB untuk pendidikan (dengan asumsi bahwa alokasinya efisien dan efektif) makin besar pula kemungkinannya dalam upaya mendukung peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.
Pertanyaan lebih lanjut adalah berapakah proporsi atau angka yang ideal, sampai saat ini belum ada suatu standar yang mutlak. Dengan kata lain masih diperlukan suatu studi lebih lanjut, misalnya, dengan melakukan perbandingan secara regional di Asia saja (lihat tabel-1). Sebagai patokan yang sangat sederhana, barangkali angka 10-20% dari PDB sementara ini dapat dianggap merupakan angka yang cukup memadai sebagai besaran anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan.

5.2. Investasi Swasta
Investasi pihak swasta yang dimaksudkan di sini adalah lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti yang bernaung di bawah suatu yayasan (foundation). Program pemerintah dalam membangun sektor pendidikan (khususnya sekolah dasar) secara besar-besaran sejak Repelita I telah meningkatkan secara signifikan permintaan terhadap jasa pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi yang mungkin disebabkan oleh meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, membaiknya infrastruktur umum serta kesadaran yang semakin tinggi terhadap pendidikan dan juga berkembangnya faktor alturisme yang ditunjukkan dengan sikap setiap anggota masyarakat yang cenderung melihat orang lain dalam melakukan hal yang sama. Meningkatnya permintaan terhadap pendidikan ini dapat ditunjukkan oleh, baik angka partisiapsi (kasar/murni) maupun jumlah murid.
Investasi sektor swasta tersebut dapat dipandang sebagai akibat keterbatasan bangku sekolah yang dapat disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasikan seluruh peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Persediaan (supply) jasa pendidikan dapat diukur berdasarkan jumlah bangku sekolah yang ada. Karena peranan pemerintah pada jenjang pendidikan menengah atas dan tinggi masih terbatas, sementara permintaan terhadap jasa pendidikan kedua jenjang tersebut sangat besar, maka hal ini memungkinkan tumbuhnya penyelenggaraan pendidikan pihak swasta dengan memanfaatkan permintaan potensial (potential demand) yang tidak tercakup oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

5.3. Investasi Rumah Tangga
Investasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau rumah tangga pada umumnya berasal dari orang tua peserta didik. Hanya saja berapa porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk biaya pendidikan yang mencakup uang SPP, peralatan dan alat tulis, biaya transportasi, biaya pemondokan, dan lain-lain tentu saja bervariasi dari suatu kelompok pendapatan masyarakat ke kelompok pendapatan yang lain, serta dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya.
Pola investasi pendidikan dari kelompok berpendapatan rendah atau mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tentu sangat berbeda dengan kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Investasi di sini terutama berupa pengeluaran biaya langsung (direct cost) untuk komponen komponen biaya seperti disebutkan di depan. Selain bentuk biaya langsung ini, ada biaya tidak langsung berupa income forgone yaitu berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh pendapatan karena waktu dan sumber dana dipergunakan untuk memperoleh pendidikan. Pola biaya langsung pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah-rumah tangga dapat disimak pada tabel-3 berikut ini.
Tabel-3
Pengeluaran Biaya Pendidikan Keseluruhan oleh Rumah Tangga di Indonesia, 1992
No Komponen Biaya Pendidikan Rp. (x 1000) %
1 Uang Pendaftaran 584.320 6.31
2 Iuran-iuran 2.294.509 24.77
3 SPP 1.758.166 18.98
4 Evaluasi Belajar 318.287 3.44
5 Seragam Sekolah 1.196437 12.91
6 Seragam Olah Raga 262.924 2.84
7 Buku Alat Tulis 1.145.023 12.36
8 Peralatan lain-lain 22.915 0.25
9 Trasportasi 1.041.083 11.24
10 Uang Saku 2.268.647 24.49
11 Ekstrakurikuler 86.208 0.93
12 Lainnya 44.631 0.48
Jumlah 9.264.939 100
Jumlah Rumah Tangga (Sample) 80.155
Rata-rata per rumah tangga 115.587
Sumber: Depdikbud dan Roberston, Mathew (1996); data diolah

Dengan berpatokan pada besarnya biaya rata-rata per rumah tangga, biaya pendidikan aggregatif yang dikeluarkan oleh rumah-rumah tangga seluruhnya mencapai Rp. 4.4 triliun (1992). Dan diproyeksikan menjadi sekitar Rp. 8.5 triliun pada tahun 1999. Angka ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang disalurkan melalui Departemen Pendidikan Nasional untuk tahun anggaran yang berjalan.

6. KESIMPULAN
Sumber pertumbuhan ekonomi bidang industri di Indonesia, mecakup kontribusi seluruh investasi termasuk nilai investasi bidang pendidikan sebagai bagian PDB terhadap pertumbuhan produktivitas dilihat dari sisi suplai, serta kontribusi yang dibuat oleh perubahan struktur. Jenis kontribusi yang pertama memberi penjelasan, kurang lebih 75% dari pertumbuhan perkapita tergantung pada nilai investasi pendidikan.
Pihak, pemerintah masih harus meningkatkan biaya anggaran untuk pengeluaran pendidikan secara terus-menerus. Artinya anggaran untuk membangun dan mengembangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara riel, misalnya tidak hanya seperti; pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan proses belajar dan mengajar untuk meningkatkan daya tampung serta subsidi uang sekolah (SPP) saja. Sebab, beban yang paling besar bagi orang tua siswa khususnya daerah pedesaan justru pada pelaksanaan proses kegiatan belajar seperti; iuran-iuran, uang saku, seragam sekolah, pembelian buku-buku, transportasi, dan akomodasi.
Pemerintah masih terus diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program Wajib Belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun konsekuensinya, pemerintah menanggung beban yang semakin berat, dalam arti beban biaya pengeluaran pendidikan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Sebab dengan adanya peningkatan PDB nasional dan pendapatan perkapita penduduk yang semakin tinggi, maka pemerintah secara bertahap akan dapat meningkatkan anggaran untuk pengeluaran pendidikan sebagai upaya implementasi pembangunan nasional di bidang SDM.
Pelaksanaan strategi pokok pembangunan pendidikan melalui pemerataan memperoleh kesempatan belajar di tingkat yang lebih tinggi diperluas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme distribusi perolehannya harus diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Keluaran pendidikan yang makin tinggi, diasumsikan seseorang akan mempunyai penghasilan lebih besar daripada yang tidak menikmati pendidikan/berpendidikan rendah, sehingga pada gilirannya secara beriringan dapat meningkatkan pendapatannya.
-o-

DAFTAR BACAAN

Ace Suryadi, (1997), Pembiayaan dan Investasi Sumber Daya Manusia, Prisma No. 2 Februari 1997, LP3ES, Jakarta, halaman 63-74.
Dominick Salvatore, (1996), Managerial Economics in a Global Economy, McGraw-Hill, USA.
George Psacharopoulos, (Ed), (1987), Economics of Educations Research and Studies, Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford OX3 0BW, England.
Matthew Robertson, (1996), The Education Finance Study, Pusat Informatik Untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Subroto, G, (1997), Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 9, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Dikbud), Jakarta.