Pendahuluan

Seorang anggota Komisi IX DPR-RI Hadimulyono menyatakan bahwa, kemauan politik untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) belum tercermin dalam RAPBN 1997-1998. Sekalipun anggaran pendidikan termasuk bidang yang mendapatkan prioritas anggaran dan mengalami kenaikan cukup besar, namun anggaran negara tetap terkesan memberikan titik berat pada pembangunan infrastruktur daripada pembangunan manusia. Sebab pengeluaran pendidikan Indonesia saat ini masih baru mencapai sekitar 3,2 persen dari jumlah total Produk Domestik Bruto (PDB) (Kompas, 22/01/97. Hal inilah yang menjadikan kerisauan beliau apabila dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia 5,3 persen dan Singapura 4,8 persen dari PDB. Namun demikian kalau kita perhatikan, PDB negara Indonesia semakin lama mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 1960, PDB mulai dari Rp. 390,2 milyar (harga dasar tahun 1960) menjadi Rp. 320.035,6 milyar pada tahun 1994 (harga dasar tahun 1993). Sedangkan PDB perkapita mulai dari Rp. 4.142,3 pada tahun 1960 menjadi Rp. 1.979.034,1 pada tahun 1994, dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,87 persen per tahun.

Laju pertumbuhan pendapatan nasional, baik dalam bentuk PDB maupun Produk Nasional Bruto (PNB), yang lebih besar daripada laju pertambahan jumlah penduduk akan mengakibatkan kenaikan PDB perkapita atau PNB secara rata-rata. Maka dalam hal ini seiring dengan terjadinya petumbuhan PDB perkapita atau PNB perkapita dalam jangka panjang akan disertai dengan terjadinya perubahan sruktural dalam perekonomian, dimana Chenery dan Syrquin (1975) yang diungkap lagi oleh Anwar Arysad (1996) mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan tersebut, akan terjadi empat proses kejadian, yaitu: (1) Proses Akumulasi (Accumulation process), (2) Proses Alokasi (Resources Allocation proces), (3) Proses Demografi (Demographic process), dan (4) Proses Distribusi (Distributional process).

Dalam kesempatan ini, penulis akan menjelaskan sedikit bagaimana berlangsungnya proses akumulasi dari terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Karena menurut hemat penulis, perubahan struktur ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan nasional dapat dilihat dari tingkat pembangunan melalui proses akumulasi, dimana akan terjadi perubahan yang salah satunya dapat dilihat dalam bidang pendidikan dengan indikatornya adalah jumlah pengeluaran atau biaya pendidikan nasional –yang kemudian disebut sebagai pembangunan SDM.

Proses Akumulasi

Dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan masyarakat sebagai hasil pembangunan nasional, maka ada bagian dari pendapatan yang dialokasikan bukan untuk tujuan konsumsi akhir melainkan digunakan sebagai investasi. Dengan kata lain, proses akumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penggunaaan atau pemanfaatan sumber daya dan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat di masa yang akan datang dalam suatu perekonomian. Artinya, dalam proses akumulasi, terdapat investasi fisik (Physical Investment) dan investasi kemanusian (Human Investment).

Dalam proses akumulasi tersebut, dapat terlihat adanya tiga hal, yaitu: (1) perubahan struktur tabungan dan investasi, yang akan berpengaruh terhadap kemampuan menabung dan investasi, (2) perubahan struktur penerimaan negara yang berasal dari pajak, yang berpengaruh terhadap kemampuan penerimaan pemerintah, dan (3) perubahan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai sektor pendidikan yang akan mempengaruhi tingkat pendidikan penduduk.

Dua hal yang pertama merupakan indikator dari peningkatan kapasitas produksi dari sumber-sumber daya berbentuk piranti keras (physical investment), sedangkan yang terakhir merupakan indikator dari peningkatan kapasitas produksi dari sumber daya dalam bentuk piranti lunak, dalam hal ini menyangkut kemampuan manusianya (human investment).


Tingkat Tabungan

Pola perubahan struktur tabungan masyarakat yang mengiringi peningkatan pendapatan, telah banyak dijelaskan oleh para ahli, seperti Keynes, Lewis, Kuznets dan Houthaker. Tabungan akan berhubungan positif dengan kenaikan pendapatan dengan pola yang terbentuk adalah bahwa nisbah rata-rata konsumsi terhadap pendapatan meningkat, sebaliknya nisbah rata-rata konsumsi terhadap pendapatan akan menurun jika pendapatan nasional semakin besar secara riel. Seperti yang telah dijelaskan Ernest Engel dalam Hukum Engel (lihat Michael P. Todaro, 1994), untuk masyarakat yang telah cukup memenuhi kebutuhan pokoknya, pada saat terjadinya kenaikan pendapatan bagian dari pendapatan yang digunakan untuk tujuan konsumsi akan lebih kecil daripada kenaikan pendapatan itu sendiri. Dalam arti semakin makmur suatu masyarakat, apabila kondisi maksimal dari kebutuhan pokoknya telah terpenuhi, maka bagian dari pendapatan yang ditabung akan semakin meningkat. Ini merupakan efek langsung dari peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari sisi rumah tangga.

Disamping itu, efek tidak langsung terjadi pada sektor produksi, dimana dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat, maka pola produksi yang mengikuti arus permintaan akan mengalami pergeseran komposisi. Pergeseran komposisi ini akan terlihat dari komposisi barang yang diproduksi, perdagangan, lokasi dan berbagai komposisi struktural lainnya. Pergeseran semacam ini memungkinkan efisiensi yang semakin meningkat, sehingga pada gilirannya kemungkian untuk melakukan re-investasi dari pendapatan menjadi lebih besar.

Chenery dan Syrquin telah membuktikan validitas dari teori ini. Hasil penelitian mereka (lihat tabel-1), menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, maka tingkat tabungan masyarakat dalam bentuk proporsi terhadap Pendapatan Nasional akan mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu dari 13,5 persen untuk masyarakat dengan pendapatan perkapita US $ 100 menjadi 23,3 persen pada pendapatan perkapita masyarakat sebesar US $ 1.000. Dengan asumsi, bahwa pergeseran pendapatan perkapita dari US $ 100 menjadi US $ 1.000 adalah menunjukkan pendugaan konkrit dari adanya peningkatan hasil-hasil pembangunan.


Tabel : 1

Struktur Ekonomi Pada Berbagai Tingkat Pembangunan

Pada Proses Akumulasi




Nilai Tiap Faktor Pada Berbagai Tingkat Pembangunan



$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 800

$ 1000

A.

Pembentukan Modal








1

Tabungan

0,135

0,171

0,190

0,202

0,210

0,226

0,233

2

Pembentukan Modal

0,158

0,188

0,203

0,213

0,220

0,234

0,240

3

Aliran Modal Masuk

0,023

0,016

0,012

0,010

0,009

0,006

0,006

B.

Penerimaan Pemerintah








1

Pendapatan pemerintah

0,153

0,181

0,203

0,202

0,219

0,234

0,287

2

Pendapatan dari pajak

0,129

0,153

0,173

0,189

0,203

0,236

0,154

C.

Pendidikan








1

Pengeluaran pendidikan

0,033

0,033

0,034

0,035

0,037

0,041

0,043

2

Prosentase anak-anak yang bersekolah

0,375

0,549

0,637

0,694

0,735

0,810

0,842











Sumber : Hollis B. Chenery and M. Syrquin, Patterns of Development 1950-1970,

published by Oxford University Press for the World Bank. London, 1975. (dikutip dari catatan Arsyad Anwar, 1996)

Hal lain yang memperkuat hasil penelitian tersebut, adalah pembentukan modal domestik bruto juga meningkat dari 15.8 persen menjadi 24,0 persen. Hal ini wajar, sebab dana pembentuk modal domestik bruto pada dasarnya berasal dari tabungan masyarakat. Selain itu, peranan modal yang berasal dari luar negeri terhadap pembentukan modal domestik menurun dari 2,3 persen saat pendapatan perkapita US $ 100 menjadi 0,6 persen ketika pedapatan perkapita US $ 1.000.

Penerimaan Pemerintah

Pada dasarnya bentuk penerimaan pemerintah dapat dibedakan menjadi pajak langsung (direct tax), pajak tidak langsung (indirect tax) dan bukan pajak (non tax). Dengan adanya kenaikan PDB perkapita, maka akan semakin banyak wajib pajak dan semakin banyak pula orang yang dikenai pajak langsung dengan persentase pengenaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka elastisitas pajak langsung terhadap perubahan pendapatan adalah lebih besar dari satu, dalam arti kenaikan sebesar satu persen (1%) pada PDB perkapita, akan meningkatkan kenaikan pajak langsung sebesar lebih dari satu persen. Di samping itu, juga akan mengakibatkan kenaikan permintaan atas barang dan jasa. Proses ini selanjutnya akan diikuti dengan semakin besarnya unit usaha dalam perekonomian yang menjurus kepada timbulnya spesialisasi.

Spesialisasi akan mengakibatkan unit usaha menghasilkan barang dan jasa, bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk melayani pihak lain dalam jumlah yang lebih banyak dan besar. Pada gilirannya, proses ini akan mengakibatkan peningkatan volume perdagangan, dimana pajak tidak langsung itu dipengaruhi oleh volume perdagangan. Dengan meluasnya serta meningkatnya pedagangan, maka pajak tidak langsung pun akan meningkat. Kemudian meluasnya dan meningkatnya volume perdagangan memerlukan berbagai fasilitas umum atau infrastruktur yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk misalnya; jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

Namun demikian, terhadap penyediaan fasilitas umum itu, pemerintah memetik bayaran. Peningkatan volume perdagangan mengakibatkan meningkatnya penggunaan fasilitas-fasilitas umum dan berarti pula meningkatnya penerimaan pemerintah dalam bentuk bukan pajak. Hasil penelitian Chenery dan Syrquin (tabel-1), menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, maka persentase penerimaan pemerintah (secara keseluruhannya ) naik dari 15,3% menjadi 28,7% pada masing-masing pendapatan perkapita US $ 100 dan US $ 1.000. Sementara untuk penerimaan dari pajak, naik dari 12,9% pada pendapatan perkapita US $ 100 menjadi 25,4% pada pendapatan perkapita US $ 1.000.

Hasil penelitian mereka ini belum sampai pada pembuktian mengenai perubahan struktur pajak. Argumen yang diberikan adalah bahwa perubahan struktur pajak tersebut lebih merupakan refleksi komitmen politik, yaitu tergantung apakah pemerintah telah mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan pemungutan secara paksa, untuk jenis-jenis pajak langsung. Jelaslah bahwa, melalui proses peningkatan PDB perkapita akan meningkatkan penerimaan negara yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan perkapita itu sendiri.

Pengeluaran Pendidikan dan Bukti Empiris

Perkembangan pengeluaran pemerintah atau biaya untuk bidang pendidikan yang mengiringi peningkatan PDB perkapita, adalah sejalan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Tuntutan masyarakat untuk mengenyam atau mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas, menyebabkan kebutuhan investasi di bidang pendidikan semakin besar. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai pemikul misi pembangunan, sangat diharapkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Hal seperti ini, dapat dijelaskan melalui dua sisi yaitu; dari sisi permintaan (demand) dan dari sisi penawaran (supply). Pertama, permintaan yang tinggi terhadap pendidikan adalah merupakan derived demand dari peningkatan upah di sektor modern. Kelompok masyarakat yang terdidik (well educated), lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Hal ini diakibatkan adanya peningkatan akan kebutuhan buruh yang terampil semakin tinggi. Bagi masyarakat secara keseluruhan, ini berarti bahwa dengan semakin bertumbuhnya perekonomian, expected private benefit untuk pendidikan semakin tinggi pula, inilah yang merupakan peubah dari besarnya permintaan masyarakat terhadap pendidikan.

Dari sisi penawaran, pada kondisi tahap awal pembangunan besarnya daya tampung murid di sekolah lebih tergantung pada kemampuan anggaran pemerintah, namun demikian yang lebih penting lagi adalah ditentukan oleh sejauh mana kemauan politik (political will) pemerintah dalam membangun bidang pendidikan. Sementara itu, komitmen untuk memenuhi permintaan pendidikan yang semakin lama semakin tinggi, ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran di bidang pendidikan (lihat tabel-2). Akan tetapi masih ada yang mengkhawatirkan, yaitu dalam hal campur tangan pemerintah yang akan mengakibatkan private cost of education cenderung menjadi lebih rendah, sedangkan permintaan riel terhadap pendidikan lebih ditentukan oleh besar-kecilnya perbedaan antara expected private benefit pendidikan dan cost of education. Dimana semakin besar perbedaan antara expected private benefit pendidikan dan cost of education tersebut, maka permintaan terhadap pendidikan akan semakin tinggi.

Tabel : 2

Perkembangan Anggaran Rutin dan Pembangunan Pendidikan (Th 1989/90–1993/94)

(dalam ribuan Rp)

Tahun Anggaran

Rutin

%

Pembangunan

%

Jumlah

1989/90

% kenaikan

1.220.894.546

18,07

82,98

250.479.600

158,63

17,02

1.471.374.146

42,00

1990/91

% kenaikan

1.441.497.774

14,44

68,99

647.821.300

48,35

31,01

2.89.319.074

24,96

1991/92

% kenaikan

1.649.709.308

15,67

63,19

961.054.100

20,95

36,81

2.610.763.408

17,61

1992/93

% kenaikan

1.908.235.200

20,25

62,15

1.162.364.200

15,68

37,85

3.070.599.400

18,52

1993/94

% kenaikan

2.294.724.000

35,64

63,05

1.344.570.600

16,09

36,95

3.639.294.600

28,42

1994/95

3.112.751.000

66,60

1.560.921.000

33.40

4.673.672.000

Sumber : Indonesia Educational Statistics in Brief 1993/1994, MOEC, 1995 dan 1996

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan anggaran pendidikan tahun 1989/1990 sampai tahun 1993/1994 mengalami kenaikan yang cukup berarti, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 25,41 persen. Artinya, pemerintah sungguh-sungguh mempunyai niat untuk meningkatkan kemampuan anggaran pembangunan di bidang sumber daya manusia.

Sementara itu, untuk melihat besarnya proporsi biaya pengeluaran pendidikan dengan besarnya PDB dan PDB perkapita dapat dilihat pada tabel-3 berikut ini. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa, PDB tahun 1989 sebesar Rp. 107.436.600 juta (harga dasar 1983) dengan pendapatan perkapitanya sebesar Rp. 956.817,4 (setara kurang lebih =US $ 500), pemerintah baru mempunyai anggaran pengeluaran pendidikan sebesar 1,37 presen. Kemudian, pada tahun 1993 PDB sebesar Rp. 139.707.100 juta dengan pendapatan perkapitanya Rp. 1.609.997,4 (+/- =US $ 800) menjadi 2,6 persen. Dimana, secara proporsional anggaran untuk pengeluaran pendidikan mulai tahun 1989-1993 mengalami kenaikan yang berarti, meskipun secara riel (dibandingkan dengan harga dasar 1993) justru mengalami penurunan.

Tabel : 3

Prosentase Anggaran Pendidikan dengan PDB dan PDB Perkapita (Th 1990-19994)

TAHUN

Pengeluaran Pendidikan

(ribu-an Rp.)

PDB

(juta-an Rp.)

Persentase %

(kolom 2:3)

PDB Perkapita

(Rupiah)

1

2

3

4

5

1989

1.471.374.146

107.436.600

1,37

956.817,4

1990

2.089.319.074

115.217.300

1,81

1.097.812,2

1991

2.610.763.408

123.225.200

2,12

1.253.970,6

1992

3.070.599.400

131.134.800

2,34

1.408.656,8

1993

3.639.294.600

139.707.100

2,60

1.609.997,4

1993 *)

3.639.294.600

329.775.900

1,10

1.757.970,4

1994 *)

4.673.672.000

353.973.200

1,32

1.979.034,1

Catatan : 1989-1993, berdasarkan harga dasar tahun 1983

*) 1993-1994, berdasarkan harga dasar tahun 1993

Sumber : Indonesia Educational Statistics in Brief 1994/1995, MOEC, 1996

Biro Pusat Statistik, 1995.

Kembali pada pokok masalah ‘kerisauan’ di atas bahwa, jumlah pengeluaran pendidikan kita masih relatif rendah (3,2 persen tahun 1997) dibanding dengan negara-negara tetangga Asean, secara riel ada benarnya, jikalau hanya dilihat dari besarnya pengeluaran pemerintah dibanding dengan PDB. Sebab, dengan tingkat pendapatan perkapita pada tahun 1994 saja, sebesar Rp. 1.979.034,1 kalau dibandingkan dengan hasil penelitian Chenery dan Syrquin (kurang lebih =US $ 800), artinya prosentase besarnya pengeluaran pendidikan seharusnya telah mencapai 4,1% (tabel-1). Maka, pada tahun anggaran 1997/1998 dengan pendapatan perkapita diatas US $ 1.000 (Bappenas, tahun 1996 sebesar US $ 1.053, lihat Ginandjar Kartasamita, 1996), maka besarnya biaya pengeluaran pendidikan seharusnya telah mencapai 4,3 persen atau bahkan lebih.

Namun, penelitiannya Chenery dan Syrquin membuktikan lain, bahwa dengan meningkatnya pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya meningkat sebesar 1% saja, dari 3,3 % menjadi 4,3% (masing-masing untuk pendapatan perkapita US $ 100 dan US $ 1.000) terhadap PDB. Argumen yang dikemukakan atas hasil tersebut, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, besarnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan pada dasarnya lebih bergantung pada komitmen politik. Diduga bahwa kemungkinan rendahnya angka yang didapat, karena menyurutnya komitmen yang diharapkan, setelah terjadi peningkatan pendapatan nasional. Hal ini bisa dimengerti, oleh karena dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat –yang mengiringi peningkatan pendapatan nasional tersebut– kemampuan pihak swasta untuk turut serta dalam pengembangan (baca: bisnis) bidang pendidikan juga semakin meningkat pula.

Dengan masuknya pihak swasta yang mendukung sebagian pembiayaan bidang pendidikan, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan semakin banyak. Dari sini, tentu saja hal tersebut akan mengembalikan besarnya cost of education pada proporsi yang semula dan sebagai dampaknya permintaan pendidikan tidak sebesar yang dibayangkan. Disatu pihak pemerintah sudah tidak begitu besar dan di lain pihak peranan swasta sudah dapat diandalkan, maka pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan pada titik tertentu akan menurun kembali, setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi diawal pembangunannya.


Sementara itu, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang semakin lengkap disamping adanya ketentuan batas minimal pendidikan yang ditamatkan (Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun), mengakibatkan secara berangsur-angsur terjadi perbaikan dan peningkatan daya tampung fasilitas penidikan yang pada gilirannya akan terefleksi pada peningkatan secara tajam pada nisbah partisipasi sekolah (School Enrollment Ratio). Diperlihatkan oleh Chenery dan Syrquin bahwa, terjadi peningkatan yang sangat tajam yaitu dari 37,5 % menjadi 84,2%. Sedangkan untuk data Indonesia pada kondisi lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel-4 berikut ini.

Tabel : 4

Perkembangan Persentase Murid/Mahasiswa Terhadap Penduduk Menurut Jenis Sekolah

Tahun Ajaran : 1989/1990–1993/1994

Jenis Sekolah

% Murid terhadap Penduduk


1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

Tingkat SD

110,30

106,59

107,71

109,92

110,78

117,74

Tingkat SLTP

54,89

51,49

50,13

51,79

53,86

57,78

Tingkat SM

37,29

34,97

35,40

36,03

33,87

35,07

Perguruan Tinggi

10,32

10,92

11,46

11,97

14,23

16,73

Jumlah

62,54

61,54

60,64

61,75

62,59

63,91

Sumber : Indonesia Educational Statistics in Brief 1993/1994, MOEC, 1995 (hal.32-33)

Indonesia Educational Statistics in Brief 1994/1995, MOEC, 1996 (hal24-25)

Pada tingkat sekolah dasar, School Enrollment Ratio (SER) menunjukkan angka yang semakin naik dari tahun ke tahun, bahkan di atas 100%. Salah satu sebabnya adalah pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun sudah dirintis sejak tahun 1976. Disamping adanya program kejar paket A, dimana peserta didiknya termasuk penduduk diluar usia 7-12 tahun dimasukkan kategori tingkat SD. Sedangkan tingkat SLTP juga menunjukkan kenaikan, walaupun pada tahun 1994/95, baru mencapai 57,78% saja. Hal ini, karena pemerintah sementara ini masih melaksanakan program batas minimal pendidikan yang harus ditamatkan sebatas tingkat SLTP (Wajar Dikdas 9 Tahun), yang baru dicanangkan pada tahun 1994.

Secara keseluruhan jenis sekolah, tingkat SER baru mencapai 63,91% pada tahun ajaran 1994/1995, dimana pada tahun tersebut pencapaian tingkat pendapatan perkapita diperkirakan sebesar US $ 800. Dengan tingkat pendapatan perkapita tersebut seharusnya telah mencapai tingkat SER 81,0%. Maka, untuk tingkat pendapatan perkapita diatas US $ 1.000, seharusnya sudah melampui tingkat SER sebesar 84,2% (lihat tabel-1). Dikatakan oleh Azariadis dan Drazen, yang dikutip oleh Umar Juoro (1996) bahwa, tidak ada negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat tanpa tingkat awal modal manusia yang relatif tinggi terhadap PDB. Sebab, justru pertumbuhan modal manusia (human capital) itu yang merupakan residual dalam perhitungan fungsi produksi.

Penutup

Tingkat SER, belumlah menunjukkan angka yang riel tentang jumlah siswa yang benar-benar bersekolah. Sebab di daerah pedesaan, seringkali siswa tidak hadir di kelas waktu kegiatan panen tiba. Pada waktu tersebut masih banyak peserta didik membantu kegiatan orang tua sebagai tenaga kerja keluarga. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, untuk melihat tingkat SER yang lebih akurat adalah menghitung jumlah murid yang hadir di kelas (attendance) terhadap jumlah penduduk pada usia tingkat sekolah tertentu. Sebab SER tidak menghitung berapa jumlah peserta didik yang tidak hadir dan siswa putus sekolah pada tahun berikutnya. Jadi, prosentase jumlah murid yang hadir (attendance) terhadap jumlah penduduk pada usia tingkat sekolah tertentu, akan menunjukkan angka lebih kecil dibanding dengan angka SER seperti tersebut di atas, namun lebih mencerminkan keadaan yang senyatanya.

Sewajarnya, pemerintah masih harus meningkatkan biaya anggaran untuk pengeluaran pendidikan secara terus-menerus. Dalam arti anggaran untuk membangun dan mengembangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia ditingkatkan secara riel, misalnya tidak hanya seperti yang sudah dilakukan yaitu; pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan proses belajar dan mengajar untuk meningkatkan daya tampung serta subsidi uang sekolah (SPP) saja. Sebab kalau diamati beban yang paling besar bagi orang tua siswa khususnya di daerah pedesaan, justru pada pelaksanaan proses kegiatan belajar seperti; pembelian buku-buku, biaya transportasi, biaya akomodasi dan pembuatan seragam sekolah.

Selanjutnya, pemerintah terus diharapkan dapat meningkatkan program Wajib Belajar pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun konsekuensinya, pemerintah akan menanggung beban yang semakin berat, dalam arti beban biaya pengeluaran pendidikan untuk kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Namun demikian, dengan adanya peningkatan PDB nasional dan pendapatan perkapita penduduk yang semakin tinggi, maka pemerintah secara bertahap akan dapat terus meningkatkan anggaran untuk pengeluaran pendidikan sebagai upaya implementasi dari pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia.

Kemudian terakhir adalah pelaksanaan salah satu strategi pokok pembangunan pendidikan yaitu, pemerataan dalam memperoleh kesempatan belajar di tingkat yang lebih tinggi semakin diperluas. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mekanisme distribusi perolehannya harus diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, diasumsikan seseorang akan mempunyai penghasilan lebih besar daripada yang tidak menikmati pendidikan atau hanya berpendidikan rendah, yang pada gilirannya secara beriringan dapat meningkatkan pendapatan perkapita. (tiok)


RUJUKAN

———–, (1995), The Education Development in Indonesia Towards The Take Off Era, Ministry of Education and Culture, Jakarta.

———–,(1995 dan 1996), Indonesia Educational Statistics in Brief 1993/1994 and 1994/1995, Ministry of Education and Culture, Jakarta.

———–,1995, Biro Pusat Statistik. Jakarta.

Anwar Arsyad., Prof., Dr., (1996), Catatan Mata Kuliah Perekonomian Indonesia pada Program MPKP, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, Jakarta.

Basri, Faisal., SE., MA., (1995), Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Distorsi, Peluang dan Kendala, Erlangga, Jakarta.

Juoro, Umar., (1996), Pembangunan Bertumpu pada Modal Manusia dan Teknologi dalam Pembaruan dan Pemberdayaan (Permasalahan, Kritik dan Gagasan menuju Indoensia Masa Depan), (hal. 290-303), Ikatan alumni ITB, Jakarta.

Todaro., Michael. P., (1994), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (terjemahan), LP3ES, Jakarta.